SIDOARJO — Ramadan biasanya menjadi ruang bagi hati yang berselisih untuk kembali bertemu dalam damai. Namun di Kabupaten Sidoarjo, harapan itu masih terasa jauh. Konflik di pucuk kepemimpinan daerah belum juga menemukan jalan pulang, sementara janji mediasi yang sempat diucapkan DPRD kini mulai dipertanyakan publik.
Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo melontarkan kritik terhadap DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dinilai belum mampu mewujudkan komitmen untuk mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam satu forum dialog.
Pernyataan mengenai rencana pertemuan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026. Saat itu publik berharap DPRD dapat mengambil peran sebagai jembatan rekonsiliasi bagi dua pemimpin daerah yang tengah berselisih.
Namun waktu berjalan tanpa kepastian. Agenda yang digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru berlangsung dalam nuansa seremonial berupa buka puasa bersama dan santunan anak yatim.
Kegiatan tersebut tentu membawa pesan sosial yang baik. Tetapi bagi sebagian pihak, agenda itu terasa jauh dari harapan awal yang pernah disampaikan kepada publik: sebuah forum dialog untuk meredakan konflik di lingkar kepemimpinan daerah.
Situasi semakin memunculkan tanda tanya ketika hanya Bupati Subandi yang hadir dalam acara tersebut. Sosok Wakil Bupati Mimik Idayana tidak terlihat dalam kegiatan itu, membuat harapan pertemuan kedua pimpinan daerah kembali tertunda.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah tersebut.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semampu kami,” ujarnya saat ditemui perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik. Sejumlah kalangan menilai DPRD tidak cukup hanya berhenti pada undangan formal, tetapi perlu menunjukkan inisiatif politik yang lebih kuat untuk mempertemukan kedua pihak.
Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, juga sempat menyampaikan bahwa konflik antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan persoalan pribadi. Pandangan itu kemudian memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat sipil.
Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, menilai polemik tersebut tidak dapat dipandang sekadar persoalan personal, karena dampaknya telah menyentuh stabilitas pemerintahan daerah.
“Yang kami terima justru undangan untuk kegiatan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan kepada publik. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD menyatakan akan mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum islah demi kepentingan Sidoarjo,” ujar Bramada.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aliansi dalam agenda tersebut tetap membawa tujuan yang sama: mendorong DPRD agar benar-benar mengambil langkah nyata memfasilitasi dialog antara kedua pimpinan daerah.
“Kami menghargai undangan Safari Ramadan sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen awal DPRD. Fokus kami jelas, DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar persoalan ini tidak terus berlarut,” katanya.
Menurut Bramada, konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Perseteruan ini sudah terlalu lama menjadi perhatian publik. Jika tidak segera diselesaikan melalui dialog yang serius, dampaknya bisa semakin luas terhadap stabilitas pemerintahan daerah,” tambahnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD seharusnya mampu mengambil peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga stabilitas politik daerah.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti dinamika yang kerap terlihat di ruang digital antara para pejabat publik.
“Kalau masyarakat biasa mungkin tidak terlalu jadi persoalan. Tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati terlihat saling berseberangan di ruang digital, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Aliansi Laskar Jenggala, konflik yang terus berlarut bukan sekadar polemik elite politik. Mereka menilai persoalan ini perlu segera diselesaikan melalui dialog terbuka agar stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Harapan pun kembali diarahkan kepada DPRD Sidoarjo. Lembaga legislatif itu diharapkan tidak hanya menjadi panggung seremonial, tetapi benar-benar menjadi jembatan yang mempertemukan dua arah yang kini masih berjalan berlawanan.
